Berangkat dari semangat tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama dengan Pemerintah Kota Cimahi menggelar Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi APBN serta Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030, di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkenalkan instrumen investasi yang aman dan produktif.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang telah memilih Kota Cimahi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan kegiatan edukasi tersebut.

“Sering kali masyarakat memandang APBN hanya sebagai dokumen berisi angka-angka. Padahal sesungguhnya APBN merupakan instrumen utama negara yang bekerja untuk melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” ujar Ngatiyana.

Ia menjelaskan, melalui APBN pemerintah membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan nasional. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ngatiyana menilai, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi dunia, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang relatif terjaga. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang dikelola secara hati-hati, termasuk pengelolaan pembiayaan negara yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.

“Saya berharap masyarakat Kota Cimahi semakin cerdas secara finansial, semakin bijak dalam berinvestasi, dan semakin aktif mendukung pembangunan nasional. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap bagaimana anggaran tersebut dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Singgih Gunarsa, menjelaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel merupakan instrumen pembiayaan negara yang tidak hanya aman dan terjangkau, tetapi juga memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Selain memperoleh imbal hasil investasi yang kompetitif, masyarakat turut berkontribusi langsung dalam membiayai pembangunan nasional melalui APBN.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menawarkan Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030 yang terdiri atas dua pilihan tenor, yakni ORI030-T3 dengan jangka waktu tiga tahun dan kupon tetap sebesar 6,90 persen, serta ORI030-T6 dengan tenor enam tahun dan kupon tetap 7,00 persen.

“ORI030 menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. Selain menawarkan kupon yang kompetitif, investasi ini juga dijamin oleh negara sehingga aman. Kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya dari Kota Cimahi dan sekitarnya, berpartisipasi membeli ORI030 sebagai bentuk investasi sekaligus dukungan terhadap pembiayaan pembangunan nasional,” ujar Singgih.

Ia menjelaskan, ORI030 merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN di tengah kondisi anggaran negara yang masih mengalami defisit sekitar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal tiga persen sebagaimana ketentuan fiskal, sehingga kondisi keuangan negara dinilai tetap sehat dan terkendali.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengelolaan utang pemerintah. Secara keseluruhan masih sangat terjaga dan dikelola secara hati-hati. Dana yang dihimpun melalui ORI digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga memperoleh materi mengenai pentingnya literasi keuangan, strategi membangun investasi yang sehat, karakteristik Surat Berharga Negara Ritel, hingga mekanisme pembelian ORI030, yang disampaikan oleh narasumber Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Bahal A. Pranata.

Artikel Cerita di Balik Edukasi Keuangan: Kolaborasi DJPPR dan Pemkot Cimahi pertama kali tampil pada infology.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pelatihan Teknik Pengolahan dan Pengemasan Pangan Produk UMKM di Kampus ASM Ariyanti, Kota Bandung, akhir April lalu.

Dalam sambutannya, Ledia Hanifa menyampaikan bahwa pengemasan bukan sekadar pembungkus produk, melainkan bagian penting yang menentukan kualitas, daya tahan, hingga status kehalalan sebuah produk pangan.

“Selama ini orientasi kita sering kali hanya pada aspek halal, padahal produk pangan juga harus thayyib, yakni baik secara keseluruhan. Maka pengemasan menjadi salah satu faktor penting karena berpengaruh pada kualitas produk, keamanan pangan, hingga distribusi,” ujar Ledia di hadapan perwakilan pelaku UMKM Kota Bandung.

Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang telah memiliki produk berkualitas, namun masih menghadapi kendala dalam aspek pengemasan, terutama jika ingin memperluas pasar hingga masuk ke ritel modern maupun ekspor.

Ledia mencontohkan pelaku usaha makanan ringan yang memiliki permintaan ekspor tinggi, namun terkendala jenis kemasan. Produk yang semula menggunakan plastik tidak dapat memenuhi standar ekspor dan harus beralih ke kemasan kaleng yang biayanya jauh lebih tinggi.

“Sering kali hal seperti ini dianggap sepele, padahal kemasan sangat menentukan daya saing produk. Produk yang baik harus didukung kemasan yang mampu menjaga kualitas, aman, informatif, dan sesuai standar pasar,” jelasnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI juga menekankan pentingnya pelabelan produk sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen, termasuk informasi mengenai komposisi, bahan utama, kandungan gizi, hingga potensi alergen yang harus disampaikan secara jelas kepada konsumen.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bidang pangan, Dr. Asep Nurhikmat, yang memberikan pemaparan mengenai hasil-hasil riset terkait pengolahan dan pengemasan pangan untuk mendukung UMKM naik kelas.

Ledia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin dengan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan langsung menerapkannya sesuai kebutuhan produk masing-masing.

“Tidak ada satu jenis kemasan yang paling baik untuk semua produk. Setiap produk memiliki karakteristik berbeda, sehingga perlu dicoba dan disesuaikan. Ilmu yang didapat hari ini jangan hanya disimpan, tetapi harus dipraktikkan agar UMKM kita benar-benar bisa berkembang,” tuturnya.

Ia juga mengajak para peserta untuk menularkan ilmu yang diperoleh kepada pelaku UMKM lainnya agar manfaat pelatihan dapat dirasakan lebih luas.

Kegiatan pelatihan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar mampu bersaing, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas produk pangan lokal yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Artikel Meningkatkan Kualitas UMKM: Peran Penting Pengolahan dan Pengemasan Pangan yang Tepat pertama kali tampil pada infology.

Hal ini selaras dengan komitmen PDI Perjuangan dan instruksi langsung Megawati Soekarnoputri kepada kader di Jawa Barat untuk bergotong royong menyelamatkan satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengungkapkan detail bantuan berupa pembayaran tunggakan BPJS karyawan Kebun Binatang Bandung selama 3 bulan (Januari – Maret) sebesar Rp. 98.042.694.

Sedangkan untuk bantuan ekstra fooding untuk sejumlah hewan khusus sebesar Rp. 46.500.400.

“Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri terus memantau perkembangan Bandung Zoo dan meminta laporan secara berkala. Beliau selalu mengingatkan bahwa kesejahteraan hewan dan karyawan adalah yang paling utama,” kata Ono kepada awak media, Rabu (29/4).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini menambahkan untuk BPJS Tim DPD PDI Perjuangan Jabar membayarkan langsung ke pihak BPJS.

Sementara untuk bantuan pakan ekstra diberikan ke koperasi karyawan yang akan menyediakan pakan melalui vendor.

Ono juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah menyelesaikan persoalan gaji karyawan Bandung Zoo selama tiga bulan dan Kementerian Kehutanan yang telah memberikan bantuan pakan standar.

“Kami juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan yang telah bergerak memberikan bantuan untuk menyelamatkan satwa ditengah konflik pengelolaan kebun binatang bandung,” tuturnya.

Ia menambahkan, sesuai janji Wali Kota Bandung M. Farhan, Ono berharap pada akhir April ini sudah ada keputusan resmi mengenai pengelolaan baru Kebun Binatang Bandung.

“Dengan adanya pengelola baru, kami berharap perawatan dan kesejahteraan hewan, serta kesejahteraan karyawan dan pegawai dapat terjamin,” ungkapnya.

“Tim DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sore ini akan kembali berdiskusi dengan Pemerintah dan karyawan untuk memastikan di bulan Mei dan seterusnya pengelolaan Bonbin berjalan dengan baik
Jika Wali Kota belum bisa memutuskan, PDI Perjuangan siap kembali membantu,” imbuhnya.

Artikel PDI Perjuangan Jabar Lunasi Tunggakan BPJS Karyawan dan Bantu Pakan Satwa Kebun Binatang Bandung pertama kali tampil pada infology.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi, Mohammad Ronny yang hadir mewakili Wali Kota Cimahi, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok rentan. Program CPP merupakan instrumen strategis negara dalam mengantisipasi potensi kerawanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

“Penyaluran cadangan pangan ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mencegah terjadinya kerawanan pangan. Ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat,” ujar Ronny.

Bantuan yang disalurkan mencakup total 827.740 kilogram beras dan 165.548 liter minyak goreng untuk 41.387 penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Cimahi. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, yang disalurkan sekaligus untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026.

Program ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan ke daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cimahi bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bulog, Forkopimda hingga mitra distribusi logistik.

Ronny menekankan, bantuan pangan ini tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, sekaligus melindungi produsen dan konsumen,” katanya.

Selain itu, penyaluran dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Pemerintah memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Wakil Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Bandung, Ratih Rachmawati, memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Ia menyebut, saat ini Bulog tengah memanfaatkan momentum panen untuk memperkuat cadangan pangan. “Pada bulan-bulan ini stok justru meningkat. Kami memanfaatkan masa panen untuk menambah cadangan gabah dan beras. Saat ini, cadangan pangan kami cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 sampai 11 bulan ke depan,” ungkapnya.

Dari sisi kualitas, Ratih menegaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan beras medium dengan standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. “Kualitas beras berada pada kategori medium dengan batas maksimum butir patah sesuai standar, sehingga tetap layak dan aman dikonsumsi masyarakat,” katanya.

Selain penyaluran bantuan, Bulog juga membuka peluang intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Cimahi, termasuk melalui gerakan pangan murah untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.

Terakhir, Ronny menambahkan, bantuan pangan ini tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga.  “Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, sekaligus melindungi produsen dan konsumen,” pungkasnya.

Artikel Kota Cimahi perkuat Ketahanan Pangan melalui Distribusi Bantuan yang strategis pertama kali tampil pada infology.

Kenaikan harga ini membuat pedagang dan pembeli sama-sama resah. “Biasanya saya beli 3 kg cabai buat stok seminggu. Sekarang cuma mampu 1 kg. Mau usaha sambal juga mikir,” kata Dini, pemilik warung makan di kawasan Kiaracondong.

Penyebab Kenaikan

Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, lonjakan harga disebabkan oleh beberapa faktor:

• Distribusi terganggu akibat cuaca ekstrem di sentra produksi seperti Garut dan Sumedang,
• Tingginya permintaan menjelang Idul Adha,
• Minimnya pasokan di tingkat pengepul, terutama dari daerah Jawa Tengah.

Kepala Dinas, Bambang Haryono, menyatakan, “Kami sudah mengirim tim untuk memantau stok dan mendorong distribusi tambahan dari luar daerah, termasuk dari Jawa Timur.”

Pedagang Mengeluh Omzet Turun

Di Pasar Kosambi dan Pasar Baru Bandung, beberapa pedagang memilih tidak menjual cabai karena khawatir tidak laku. “Modalnya terlalu besar. Kalau nggak laku, rugi,” kata Yayan, pedagang bumbu dapur.

Tak hanya cabai, harga bawang merah dan tomat juga ikut naik, meskipun tidak setajam cabai. Para pedagang berharap ada operasi pasar untuk menekan harga menjelang puncak permintaan Idul Adha akhir pekan ini.

Langkah Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Bandung mengaku sedang menyiapkan program stabilisasi harga, termasuk subsidi angkutan logistik untuk mempercepat distribusi ke pasar-pasar tradisional. Selain itu, bazaar pangan murah dijadwalkan akan digelar di 15 titik kecamatan mulai Rabu (25/6) mendatang.

Jika tren harga tidak terkendali, dikhawatirkan akan memicu inflasi daerah di sektor pangan, terutama bagi pelaku UMKM kuliner yang sangat tergantung pada pasokan bahan pokok seperti cabai dan bawang.

Artikel Harga Cabai Meroket Jelang Idul Adha, Pedagang Pasar Tradisional Menjerit pertama kali tampil pada infology.