Berdasarkan informasi dari Direktur Utama PT Sayaga Wisata Bogor, kedua orang tersebut mengaku berasal dari Mabes TNI. Namun, saat berada di kantor, keduanya disebut tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun surat tugas yang dapat menjelaskan maksud kedatangan mereka.

Situasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari pihak perusahaan, terlebih beberapa jam setelah kejadian muncul informasi bahwa dua orang yang sama diduga mendatangi kediaman salah seorang karyawan Sayaga dan kembali mengaku sebagai anggota Mabes TNI.

Informasi yang diterima juga menyebutkan bahwa kedatangan tersebut tidak hanya terjadi di kantor PT Sayaga Wisata Bogor. Hotel Horison Ultima Sayaga juga disebut menjadi salah satu lokasi yang didatangi oleh kedua orang tersebut.

Rangkaian kedatangan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan PT Sayaga Wisata Bogor tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai maksud dan tujuan mereka.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti identitas kedua orang tersebut, apakah benar merupakan anggota TNI, maupun motif kedatangan mereka. Belum diketahui pula pihak yang diduga mengarahkan atau meminta keduanya mendatangi kantor, hotel, dan kediaman karyawan Sayaga.

Pihak terkait diharapkan dapat melakukan klarifikasi dan memastikan identitas serta tujuan kedua orang tersebut agar tidak menimbulkan keresahan maupun kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Catatan: Pihak PT Sayaga Wisata Bogor maupun pihak yang mengaku dari Mabes TNI perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi sehingga informasi mengenai peristiwa ini dapat disajikan secara berimbang.

Artikel Kantor BUMD Sayaga Bogor didatangi OTK mengaku dari Mabes TNI, apa motifnya? pertama kali tampil pada infology.

Sambas mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial maupun percakapan publik yang belum terverifikasi.

Menurutnya, situasi seperti ini perlu disikapi secara bijak agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Masyarakat dan pemuda jangan mudah terprovokasi oleh opini-opini negatif yang belum tentu sesuai dengan fakta. Kita harus cerdas memilah informasi dan jangan sampai situasi ini ditunggangi oleh segelintir orang untuk kepentingan tertentu,” ujar Sambas.

Ia menegaskan, setiap informasi mengenai persoalan hukum sebaiknya disikapi dengan mengedepankan fakta dan menunggu keterangan resmi dari lembaga yang berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

Sambas menilai pemuda memiliki posisi strategis dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Bogor. Di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial, pemuda diharapkan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang mampu menyaring informasi, bukan justru memperkeruh keadaan.

“Jangan sampai perbedaan pendapat atau informasi yang belum terkonfirmasi membuat masyarakat terpecah. Mari kita jaga Kabupaten Bogor tetap aman, kondusif dan jangan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keadaan,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum apabila memang terdapat proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, penegakan hukum harus diberikan ruang untuk berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh didahului oleh penghakiman melalui opini publik.

Sambas berharap masyarakat Kabupaten Bogor tetap tenang dan mengutamakan persatuan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap narasi yang sengaja dibangun untuk menggiring opini, terlebih jika tidak disertai data dan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang terpenting saat ini adalah tetap tenang, jangan mudah percaya dan jangan mudah terprovokasi. Kita tunggu fakta serta informasi resmi dari pihak yang berwenang,” pungkasnya.

Artikel Dirut PT Sayaga Wisata Bogor Ajak Masyarakat dan Pemuda Tak Mudah Terprovokasi Opini Negatif soal OTT KPK, Waspada Ditunggangi Segelintir Orang pertama kali tampil pada infology.

Dugaan tersebut disebut terjadi pada masa kepemimpinan Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Jojo Sutarjo, yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik perusahaan daerah tersebut.

Sorotan itu mencuat setelah Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat (AMPERA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejati Jawa Barat, Kamis (6/8/2026).

Dalam aksinya, AMPERA mendesak Kejati Jawa Barat memberikan supervisi dan pengawasan terhadap penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu.

Koordinator aksi AMPERA menyebut perkara tersebut perlu mendapat perhatian khusus lantaran nilai proyek yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp39 miliar dan berkaitan dengan pengelolaan pengadaan di lingkungan Perumdam Tirta Darma Ayu.

Usai menyampaikan aspirasi melalui aksi damai, perwakilan AMPERA kemudian diterima Kejati Jawa Barat untuk mengikuti audiensi di Ruang Media Center Kejati Jawa Barat.

Audiensi berlangsung secara terbuka dan dialogis.

Dalam pertemuan tersebut, AMPERA memaparkan kronologi dugaan penyimpangan yang menurut mereka terjadi saat Jojo Sutarjo menjabat sebagai Pjs.

Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu.
Selain menyampaikan aspirasi, AMPERA juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada pihak Kejati Jawa Barat.

Mereka meminta Kejati Jabar turut mengawal proses penanganan perkara yang saat ini berada dalam kewenangan Kejari Indramayu.
Perwakilan Kejati Jawa Barat menyambut baik aksi dan audiensi yang dilakukan AMPERA.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kejati menyampaikan bahwa dugaan korupsi proyek Perumdam Tirta Darma Ayu dengan nilai sekitar Rp39 miliar akan menjadi perhatian.

Kejati Jawa Barat juga menyatakan akan memantau penanganan perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan supervisi terhadap proses penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

Koordinator aksi AMPERA berharap perhatian dari Kejati Jawa Barat dapat memperkuat proses penanganan perkara sehingga berjalan secara profesional, transparan, dan objektif.

“Kami berharap proses penanganan perkara ini dapat berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan bebas dari intervensi,” ujar Koordinator AMPERA.

Menurutnya, apabila dalam proses penyelidikan maupun penyidikan nantinya ditemukan alat bukti yang cukup, aparat penegak hukum diharapkan menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika nantinya ditemukan alat bukti yang cukup, kami berharap siapa pun yang bertanggung jawab dapat ditindak sesuai hukum dan tanpa pandang bulu,” katanya.

Hingga saat ini, dugaan penyimpangan tersebut masih dalam proses penanganan dan belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak tertentu bersalah.

Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam perkara tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum.

Artikel Dugaan Korupsi Proyek Rp39 Miliar Perumdam Tirta Darma Ayu Disorot, AMPERA Minta Kejati Jabar Supervisi pertama kali tampil pada infology.

BANDUNG — Polda Jawa Barat menggelar silaturahmi bersama 30 pimpinan dan sekretaris dari 15 organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se-Jawa Barat di Riung Mungpulung Mapolda Jabar, Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kemitraan strategis guna menjaga kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sekaligus mendorong penyelesaian berbagai dinamika hubungan industrial di wilayah Jawa Barat.

Mengusung tema “Sinergi Polda Jabar dengan Serikat Pekerja / Buruh: Jaga Rawat Kamtibmas, Wujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, kegiatan ini menjadi ruang dialog proaktif antara jajaran Kepolisian dan perwakilan buruh.

Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa buruh memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Hal ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan serta perluasan lapangan kerja di Jawa Barat. Melalui jargon “Jaga Rawat Jawa Barat”, Polda Jabar mengedepankan prinsip kerja Adaptif, Responsif, Kolaboratif, dan Solutif.

“Polda Jabar berkomitmen mengawal iklim investasi yang sehat dengan menjamin kepastian hukum, sekaligus membuka ruang penyampaian aspirasi secara terbuka, tertib, dan konstruktif sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Kapolda Jabar di hadapan para pimpinan serikat.

Sebagai bentuk langkah konkrit penanganan isu perburuhan, Kapolda mengumumkan optimalisasi fungsi Desk Ketenagakerjaan yang ditempatkan di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar. Unit ini bertindak sebagai leading sector untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan secara transparan, profesional, dan objektif.

Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah pimpinan elemen buruh menyampaikan berbagai pandangan dan aspirasi. Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mengapresiasi peran pengamanan dan fasilitasi Ditintelkam Polda Jabar yang dinilai berhasil menjaga aksi demonstrasi buruh di Jabar tetap kondusif tanpa bentrokan fisik. Dalam kesempatan tersebut, KSPSI Jabar juga secara tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam gelombang aksi unjuk rasa atau ajakan konsolidasi kelompok lain pada bulan Agustus ini demi memelihara stabilitas wilayah.

Selain itu, para pimpinan SP/SB menyampaikan beberapa poin krusial, antara lain dorongan fasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Provinsi terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pasca-putusan PTUN Bandung, usulan pembentukan Posko Bersama Forkopimda untuk pengawasan industri, hingga percepatan respons penanganan aduan perselisihan hubungan industrial.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Jabar menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi komunikasi dan membawa aspirasi para buruh—khususnya terkait UMSK dan koordinasi Forkopimda—langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Polda Jabar juga menginstruksikan seluruh jajaran Satwil/Kapolres untuk memperkuat sinergi dengan serikat buruh di daerah masing-masing serta rutin mengevaluasi kinerja Desk Ketenagakerjaan.

Rangkaian acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini ditutup dengan penyerahan cenderamata secara simbolis kepada perwakilan buruh, foto bersama, dan ramah tamah. Melalui forum silaturahmi ini, Polda Jabar dan elemen SP/SB sepakat untuk terus mengedepankan musyawarah, mediasi, dan komunikasi berkesinambungan demi mewujudkan Jawa Barat yang aman, kondusif, dan sejahtera.

Artikel Polda Jabar dan Serikat Buruh Memperkuat Sinergi demi Menjaga Kamtibmas dan Kesejahteraan Pekerja pertama kali tampil pada infology.

Artikel Wali Kota Dan Kapolres Cimahi Berkomitmen Perangi Obat Terlarang Dan Begal pertama kali tampil pada infology.

Aksi dipimpin oleh ketua umum lsm penjara Andi Halim, yang sambil berorasi menuntut walikota cimahi membatalkan dana hibah yang diberikan kepada BNN kota Cimahi untuk membangun gedung BNN, mendesak walikota cimahi untuk mengevaluasi kepala kesbangpol kota cimahi karena tidak mampu mengkoordinasikan dan menjembatani organisasi di cimahi dengan pemerintah kota cimahi.

Menurut koordinator aksi Andi Halim yang merupakan ketua umum LSM Penjara mengungkapkan” aksi ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi perekonomian nasional yang saat ini sedang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi belanja negara dan daerah yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.LSM penjara menuntut pemkot cimahi untuk mengalokasikan APBD ke hal – hal yang berdampak langsung untuk masyarakt bukan untuk memberikan dana hibah yang diberikan ke BNN, Ujar Andi Halim.

Andi halim juga menambahkan nominal anggaran untuk membangun kantor BNN di jalan Baros mencapai tiga puluh Milyar rupiah, dan kami datang ke kantor walikota ini untuk melihat langsung datanya, namun sepengetahuan kami sebesar tujuh ratus juta rupiah sudah masuk ke dalam perencanaan pembangunan kantor BNN.

Massa aksi pun setelah melakukan unjuk rasa dan membentangkan spanduk tuntutan, akhirnya ditemui oleh pihak dari pemerintah kota cimahi untuk beraudiensi.

Artikel LSM Penjara Geruduk Kantor Walikota Cimahi Tuntut Batalkan Bantuan Hibah Pembagunan Kantor BNN Cimahi pertama kali tampil pada infology.

Nurpan diperiksa selama tujuh jam dari pukul 09.00 pagi hingga pukul 16.00 WIB.

Informasi yang dihimpun media menyebutkan, selain Dirut Tirta Darma Ayu Nurpan, jaksa penyidik Kejati Indramayu juga memeriksa dua orang petinggi di Perusahaan plat merah milik Pemkab Indramayu yakni Manager Produksi Perumdam TDA Indramayu Supriyadi, dan Mantan Manager Umum Perumdam TDA Indramayu Sopandi.

Pemeriksaan sejumlah pejabat penting di Perumdam TDA Indramayu ini dilakukan secara maraton dan dimungkinkan Kejaksaan Negeri Indramayu akan memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Perumdam TDA Indramayu terkait dugaan mark up belanja rutin senilai Rp39 Milyar.

Belanja rutin kebutuhan Perumdam TDA Indramayu yang dipersoalkan itu mencapai Rp39 Milyar, meliputi belanja pengadaan water meter, pengadaan pipa, aksesoris dan bahan bahan kimia.

Dirut Perumdam TDA Indramayu Nurpan saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perumdam TDA Indramayu.

“Betul saya diperiksa sebagai saksi terkait dengan tugas pokok sebagai Dirut Perumdam Tirta Darma Ayu. Termasuk kewenangan dan kegiatan sebelumnya,” jelas Nurpan kepada media, Kamis (30/07/2026).

Nurpan menjelaskan secara detail 21 pertanyaan yang diajukan oleh dua orang jaksa penyidik terkait aduan masyarakat tersebut.

“Kegiatan itu dilakukan bulan Juni sampai dengan Oktober 2025, sebelum dirinya masuk ke Perumdam TDA Indramayu, karena saya masuk dari bulan Oktober akhir,” jelasnya.

Diinformasikan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Indramayu menerima aduan masyarakat terkait adanya dugaan mark up pengadaan belanja rutin senilai Rp39 Milyar.

Kasus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di lingkungan perusahaan penyedia air bersih milik pemerintah Kabupaten Indramayu ini terus bergulir hingga penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Indramayu.

Artikel Dirut Perumdam TDA Indramayu Diperiksa Kejaksaan Selama 7 Jam Terkait Mark Up Belanja Rutin Rp39 Milyar pertama kali tampil pada infology.

Perbincangan tersebut mencuat setelah akun TikTok @kamimendengar mengunggah konten yang menyinggung pelaksanaan seleksi jabatan tersebut. Unggahan itu kemudian memicu berbagai tanggapan dan spekulasi dari warganet.

Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mendengar adanya dugaan praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam proses seleksi. Namun demikian, informasi tersebut masih berupa keterangan dari satu narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Selain itu, sumber lain juga menyampaikan adanya isu mengenai hubungan pribadi yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat. Klaim tersebut disebut sejalan dengan berbagai komentar dan unggahan yang beredar di media sosial. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti maupun pernyataan resmi yang dapat mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Sejumlah pihak menilai bahwa proses seleksi jabatan publik perlu dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Hingga berita ini disusun, panitia seleksi maupun Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai isu yang beredar. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut.

Berita ini akan diperbarui apabila terdapat keterangan resmi dari panitia seleksi, Pemerintah Kabupaten Bogor, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Artikel Viral di TikTok, Seleksi Terbuka Jabatan Administrator di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Jadi Sorotan pertama kali tampil pada infology.

Jakarta – Wakil Ketua PETIR Jakarta Timur, Juan Michael S.H, bersama Ketua PETIR Jakarta Timur, Efendi Amran, menyampaikan belasungkawa atas peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan korban jiwa di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Juan Michael, PETIR Jakarta Timur mendukung penuh langkah Kepolisian dalam mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Kepolisian dalam menetapkan para tersangka. Namun kami juga berharap proses penyidikan terus dikembangkan. Apabila terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya pelaku lain, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat ditangkap dan diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada pelaku yang lolos dari pertanggungjawaban,” ujar Juan Michael.

Juan Michael juga mengajak masyarakat untuk tidak membangun stigma terhadap suku, agama, ras, maupun kelompok tertentu akibat perbuatan oknum.

Sementara itu, Ketua PETIR Jakarta Timur, Efendi Amran, menegaskan bahwa PETIR Jakarta Timur berkomitmen menjaga persatuan dan kebhinekaan di tengah masyarakat.

“Setiap tindak pidana adalah tanggung jawab pelakunya secara pribadi. Jangan sampai peristiwa ini memecah persaudaraan antarwarga. Mari kita percayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan bersama-sama menjaga situasi tetap aman, damai, serta kondusif,” kata Efendi Amran.

PETIR Jakarta Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta terus menjaga semangat persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika.

Artikel Wakil PETIR Jakarta Timur Tekankan Pentingnya Keadilan dalam Kasus Pengeroyokan Menteng pertama kali tampil pada infology.

Seperti halnya saat ini menjadi sorotan publik PT Lianhua Leather Industry (LLI) di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sekedar informasi, di PT Lianhua tersebut banyak polemik soal retrukmem karyawan (pekerja) melamar ingin hendak bekerja di perusahaan tersebut harus melalui salah satu yayasan.

Menurutnya, setiap perusahaan wajib menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Hal ini penting untuk mencegah potensi masalah sosial, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri,” kata politisi Partai PDI-P Kabupaten Cianjur ini, Jumat (24/4/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja, mengingat kondisi kerja yang seringkali menuntut tenaga dan waktu yang tidak sedikit.

“Maka itu, perusahaan diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja,” tegas Iwan.

Selain itu, mantan politisi yang pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada masa jabatan tahun 2004–2009 juga menekankan bahwa masyarakat lokal, khususnya warga sekitar seperti Desa Sukamaju, harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Menurutnya, tidak tepat apabila perusahaan lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah tanpa memberikan kesempatan yang adil kepada warga setempat.

“Nah! Terkait sistem kerja yang tidak jelas, seperti keluar-masuk pekerja dalam waktu singkat tanpa kepastian,” ujar Iwan.

Ia juga menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Semua mekanisme kerja, termasuk kontrak, jaminan, dan hak pekerja, telah diatur dalam undang-undang dan wajib dipatuhi.

“Nah! Hal ini mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja,” jelas Wakil Ketua Kerakyatan DPC PDI-P Kabupaten Cianjur.

Menurutnya, segala bentuk dugaan bilq ada telah terjadi) pungutan liar (Pungli) dilakukan oleh para oknum di perusahaan tersebut yang tidak sesuai aturan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Sebagai langkah ke depan, Iwan Permana berharap perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sekitar agar tidak hanya menjadi penonton, terutama jika mereka turut terdampak oleh aktivitas industri, seperti limbah dan dampak lingkungan lainnya.

“Perusahaan harus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan ketimpangan sosial,” tegas Iwan.

Artikel Soal Rekrutmen di PT Lianhua, Wakil Ketua Bidang Kerakyatan PDI-P Cianjur: Prioritas SDM Lokal Dulu dan Jangan Ada Pungli pertama kali tampil pada infology.