Polda Jabar dan Serikat Buruh Memperkuat Sinergi demi Menjaga Kamtibmas dan Kesejahteraan Pekerja.
BANDUNG — Polda Jawa Barat menggelar silaturahmi bersama 30 pimpinan dan sekretaris dari 15 organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se-Jawa Barat di Riung Mungpulung Mapolda Jabar, Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kemitraan strategis guna menjaga kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sekaligus mendorong penyelesaian berbagai dinamika hubungan industrial di wilayah Jawa Barat.
Mengusung tema “Sinergi Polda Jabar dengan Serikat Pekerja / Buruh: Jaga Rawat Kamtibmas, Wujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, kegiatan ini menjadi ruang dialog proaktif antara jajaran Kepolisian dan perwakilan buruh.
Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa buruh memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Hal ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan serta perluasan lapangan kerja di Jawa Barat. Melalui jargon “Jaga Rawat Jawa Barat”, Polda Jabar mengedepankan prinsip kerja Adaptif, Responsif, Kolaboratif, dan Solutif.
“Polda Jabar berkomitmen mengawal iklim investasi yang sehat dengan menjamin kepastian hukum, sekaligus membuka ruang penyampaian aspirasi secara terbuka, tertib, dan konstruktif sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Kapolda Jabar di hadapan para pimpinan serikat.
Sebagai bentuk langkah konkrit penanganan isu perburuhan, Kapolda mengumumkan optimalisasi fungsi Desk Ketenagakerjaan yang ditempatkan di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar. Unit ini bertindak sebagai leading sector untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan secara transparan, profesional, dan objektif.
Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah pimpinan elemen buruh menyampaikan berbagai pandangan dan aspirasi. Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mengapresiasi peran pengamanan dan fasilitasi Ditintelkam Polda Jabar yang dinilai berhasil menjaga aksi demonstrasi buruh di Jabar tetap kondusif tanpa bentrokan fisik. Dalam kesempatan tersebut, KSPSI Jabar juga secara tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam gelombang aksi unjuk rasa atau ajakan konsolidasi kelompok lain pada bulan Agustus ini demi memelihara stabilitas wilayah.
Selain itu, para pimpinan SP/SB menyampaikan beberapa poin krusial, antara lain dorongan fasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Provinsi terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pasca-putusan PTUN Bandung, usulan pembentukan Posko Bersama Forkopimda untuk pengawasan industri, hingga percepatan respons penanganan aduan perselisihan hubungan industrial.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Jabar menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi komunikasi dan membawa aspirasi para buruh—khususnya terkait UMSK dan koordinasi Forkopimda—langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Polda Jabar juga menginstruksikan seluruh jajaran Satwil/Kapolres untuk memperkuat sinergi dengan serikat buruh di daerah masing-masing serta rutin mengevaluasi kinerja Desk Ketenagakerjaan.
Rangkaian acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini ditutup dengan penyerahan cenderamata secara simbolis kepada perwakilan buruh, foto bersama, dan ramah tamah. Melalui forum silaturahmi ini, Polda Jabar dan elemen SP/SB sepakat untuk terus mengedepankan musyawarah, mediasi, dan komunikasi berkesinambungan demi mewujudkan Jawa Barat yang aman, kondusif, dan sejahtera.
